Page 135 - Persoalan Agraria Kontemporer: Teknologi, Pemetaan, Penilaian Tanah, dan Konflik

Upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat Talang
Mamak telah melakukan pemetaan partisipatif wilayah adatnya, akan
tetapi masih belum melangkah pengakuan dan penetapan seperti yang
disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, karena Pemerintah Daerah mempunyai peran
yang besar dalam pengakuan dan penetapan keberadaan masyarakat
hukum adat dalam rangka pengelolaan hutan adat, langkah-langkah
yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung hutan adat
antara lain: 1). Wilayah Inventarisasi daerah yang masih terdapat
masyarakat hukum adat, 2). Melakukan pengkajian dan penelitian, 3).
Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat
dalam bentuk Peraturan Daerah, 4). Mengusulkan kepada Menteri
Kehutanan untuk menetapkan masyarakat sebagai hutan adat.
Pemetaan partisipatif wilayah adat dilakukan dengan beberapa
tahapan yaitu diawali dengan musyawarah adat untuk menentukan
apakah perlu atau tidak dilakukan pemetaan partisipatif wilayah adat.
Hasil keputusan musyawarah adat kemudian disampaikan ke PW
AMAN yang berisi permintaan pemetaan. Kegiatan pemetaan
partisipatif wilayah adat dilakukan dengan tahapan: (1) lokakarya untuk
menggali informasi sejarah dan profil komunitas adat, (2)
menggambarkan sketsa wilayah adat berdasarkan sejarah komunitas
adat sebelum Indonesia merdeka bahkan sebelum kolonial datang ke
wilayah adat, 3) survei atau pengambilan data lapangan untuk
menentukan koordinat, (3) digitasi dan analisis data, (4) klarifikasi dan
finalisasi. Analisis dilakukan untuk memetakan titik koordinat sampai
dengan layout peta serta pencetakan peta wilayah adat. Pemetaan
partisipatf wilayah adat dilakukan sejalan dengan upaya pelatihan dan
26
peningkatan kapasitas masyarakat adat di wilayah adat yang dipetakan.
Di sisi lain, muncul tantangan dan kendala internal di
masyarakat adat sendiri. Pertama, pembangunan organisasi masyarakat
adat sendiri yang kerapkali mengalami perpecahan dan dibangun tidak
sistematis. Kedua, proses pengambilan keputusan yang bersifat elitis di
sebagian besar masyarakat adat, sehingga pemilik modal mudah
memanfaatkan kondisi ini. Jika dikaji lebih jauh, dalam struktur
masyarakat (adat), tendensi kuat terjadi di sektor kepemimpinan di
mana pribadi/individu atau kelompok yang dianggap berasal dari
keturunan tertentu (ascribed status) selalu mendominasi kepemimpinan
masyarakat (adat) dalam pengambilan keputusan, sehingga sulit bagi
warga masyarakat mengedepankan pikiran berbeda. Faktor yang
memperlemah “bargaining position” kelompok adat, sebagai contoh,

26 Eustobio Rero Renggi, Mirza Indra, Muhammad Muslich, Asmui,
Panduan Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemanfaatan Mekanisme
Pembayaran Layanan Ekosistem di Hutan Adat, Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara, 2015, hlm , 22-23.

126