Page 165 - Persoalan Agraria Kontemporer: Teknologi, Pemetaan, Penilaian Tanah, dan Konflik

daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan
tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer atau
keadaan perang, adalah masing-masing Penguasa darurat
sipil, darurat militer atau keadaan perang sebagaimana
dimaksud Perppu No. 23 Tahun 1959.

Penyelesaian Pemakaian Tanah tanpa Ijin Yang Berhak atau
Kuasanya tidak selalu harus dilakukan tuntutan pidana sesuai Pasal
6 UU Nomor 51 Prp Tahun 1960. Mengadakan penyelesaian dengan
cara lain (Pasal 3 dan 5 UU No. 51 Prp Tahun 1960) jalan
musyawarah dengan pihak-pihak yang memakai tanah, Pemerintah
(Menteri Agraria/Sekarang Kepala BPN-RI) atau Penguasa Daerah
(Bupati/Walikota) memerintahkan pemakai tanah untuk
mengosongkan tanah tanpa harus melalui perantaraan Pengadilan.

Gambar 8. Mekanisme Penyelesaian Pemakaian Tanah tanpa Ijin
yang Berhak atau Kuasanya

H. Kesimpulan dan Saran
Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Konstruksi hukum pemberian Hak Pakai Nomor 23/SI Desa
Sukarame atas nama Kantor Wilayah Badan Perrtanahan Nasional
Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI
Nomor 136/HP/BPN1992 tertanggal 12 Juni 1992 dengan
berpedoman pada PMDN Nomor 5 Tahun 1973 Jo. PMDN Nomor 6
Tahun 1972. Sedangkan asal tanahnya merupakan Tanah Negara Eks
NV. Soematra Rubber & Coffe Estate Ltd. Dengan
mempertimbangkan Surat Gubernur KDH Tk. I Lampung Nomor
AG.120.DA.2628/PH-X/1979 tertanggal 17 Oktober 1979, serta Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor Btu/3/505/3-80 tertanggal 26 Maret
1980, Menteri Dalam Negeri menyetujui penggunaan dan
peruntukan Tanah Negara Eks HGU PT. Way Halim Permai.
2. Faktor penyebab terjadinya konflik dengan menggunakan
pendekatan teori Kaidah Dialektika dari G.W. Hegel dan teori

156