Page 88 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 88
Mereka yang Dikalahkan 63
Banyak hal yang menarik dari rincian data di atas jika kita
bandingkan dengan jumlah APBD masing-masing kabupaten dan
provinsi. Penulis tidak akan mengukur semua kabupaten sebagai
pembanding, berapa persen kontribusi nilai ekonomi hutan bagi
APBD tiap kabupaten, tetapi secara matematis, keseluruhan Provinsi
Riau sangatlah kecil kontribusi perolehan hasil hutannya untuk
sumbangan APBD. Grafik pada gambar 12 menunjukkan, hanya 0.2-
0.5 persen kontribusi hasil hutan untuk APBD Riau. Tentu sebuah
30
angka yang agak mengejutkan karena jumlah total penguasaan
lahan yang begitu besar, bahkan sekali saja musim “kebakaran”
tiba, uang hasil perolehan PNBP dari hutan selama satu tahun tidak
cukup untuk menangani dampak kebakaran. Sebagai pembanding,
pada “musim kebakaran” tahun 2014, selama satu bulan, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menghabiskan
dana 164 milyar untuk mengatasi kebakaran Riau. Itu baru anggaran
yang dikeluarkan oleh BNPB, belum dana dari provinsi, kabupaten,
dan dana dari perusahaan serta sumbangan sukarelawan dari
masyarakat. Nilai tersebut baru digunakan untuk bekerja selama
31
satu bulan, belum menangani pasca dampak kebakaran termasuk
korban-korban yang berjatuhan di rumah sakit, bahkan ada yang
meninggal. Namun tidak juga menafikan, keberadaan industri
kehutanan telah ikut menyumbang terserapnya banyak tenaga kerja
dan CSR dalam bentuk lain yang juga besar. Hitungan di atas hanya
kontribusi untuk pembangunan resmi melalui PNBP, tidak termasuk
hibah dan sumbangan lain dari perusahaan.
30 Triono Hadi dan Tarmidzi, “Mengukur Kewajaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutaan di Provinsi Riau”, Fitra Riau,
Jikalahari, ICW, Mei 2016.
31 “Pemadaman Kebakaran Hutan di Riau Habiskan Rp 164 Miliar”, http://
news.liputan6.com/read/2032403/pemadaman-kebakaran-hutan-di-
riau-habiskan-rp-164-miliar