Page 83 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

58 M. Nazir Salim

Dalam catatan Walhi dan KPK misalnya, persoalan laju deforestasi
selalu ada pundi-pundi di balik kebijakan yang menguntungkan
banyak pihak. Salah satu yang penting untuk diketengahkan
adalah nilai tambah bagi daerah dan korupsi di seputaran “hutan”.
Seberapa besar keberadaan hutan Riau memberi nilai tambah bagi
APBD kabupaten dan Provinsi Riau dan bagaimana deforestasi ikut
menyuburkan korupsi di daerah? Sejak dikeluarkannya UU No. 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
terdapat beberapa penerimaan negara yang dibagihasilkan ke daerah.

Bagi hasil dimaksud adalah pajak PBB, BPHTB, serta bagi hasil bukan
pajak yaitu penerimaan sumber daya alam dan kehutanan. Secara
khusus di bidang kehutanan, daerah akan mendapatkan Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Skemanya
sebagaimana tabel 9 berikut:

Tabel 9. Persentase Dana Bagi Hasil PNBP Sektor Kehutanan
Sesuai Dengan UU No. 33 tahun 2004

UU 33 / 2004 UU Otsus
Jenis Papua
No Kabupaten/
Penerimaan Pusat Provinsi kota Kabupaten dan
Penghasil Lainnya UUPA
1 IIUPH 20% 16% 64% 80%
2 PSDH 20% 16% 32% 32% 80%
3 DR 60% 40% 40%
Sumber: Fitra Riau

Berapa angka pasti yang diperoleh Riau per tahun untuk APBD
dari hasil jutaan hektar tanah hutannya? Dana PSDH, 80% untuk
daerah dengan rincian 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/
kota penghasil, dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar

untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Untuk DR, 60% bagian pemerintah pusat untuk rehabilitasi hutan
dan lahan secara nasional dan 40% bagian daerah untuk kegiatan