Page 81 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

56 M. Nazir Salim

Tabel 8. Deforestasi Hutan Alam pada Konsesi APP Grup
2013-2015

Luas
No. IUPHHK Deforestasi
(Ha)
1 PT. Arara Abadi 1932,76
2 PT. Balai Kayang Mandiri 344,32,
3 PT. Bina Daya Bentala 51,46
4 PT. Bina Duta Laksana 757,40
5 PT. Bukit Batu Hutani Alam 44,54
6 PT. Mitra Hutani Jaya 371,04
7 PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa 730,97
8 PT. Perawang Sukses Perkasa Industri 15,25
9 PT. Riau Indo Agropalma 88,67
10 PT. Rimba Mandau Lestari 229,53
11 PT. Ruas Utama Jaya 531,08
12 PT. Satria Perkasa Agung 187,72
PT. Satria Perkasa Agung (Unit KTH Sinar
13 12,55
Merawang)
14 PT. Satria Perkasa Agung (Unit Serapung) 456,78
15 PT. Sekato Pratama Makmur 761,75
16 PT. Suntara Gaja Pati 861,87
Total 7.377,69
Sumber: Data Tutupan Hutan Riau, Jikalahari, 2016

Di tengah laju deforestasi sebagaimana gambaran di atas, problem
hulu sebagai inti kebijakan masih juga ditambah dengan berbagai
persoalan lain yakni tumpang tindih lahan, izin yang tidak sesuai dengan
peruntukan dan perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan yang
ilegal. Problem ini disinyalir kuat oleh Menteri Kehutanan Zulkifli
Hasan pada tahun 2014. Dalam pernyataannya, “dari luas 4 juta hektar

(perkebunan sawit di Riau), 2 juta hektar di antaranya merupakan
kebun sawit ilegal karena tidak memiliki izin. Jadi secara teori, mestinya
(Pemerintah Provinsi Riau) tidak boleh lagi mengeluarkan izin