Page 196 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 157
termasuk lingkungan suatu desa, baik sebagi tempat
penggembalaan umum, maupun dengan sifat lain.

Ayat 4 sampai dengan 8 ditambahkan pada tahun 1870 31

(4) Menurut peraturan yang harus ditetapkan dengan
peraturan umum, maka tanah dapat diberikan hak
erfpacht selama tidak lebih dari tujuh puluh lima tahun.

(5) Gubernur-Jendral menjaga, agar dalam setiap pemberian
tanah, hak-hak penduduk bumiputera tidak dilanggar.
(6) Tanah-tanah yang dibuka orang-orang bumiputera
untuk keperluan sendiri, atau tanah-tanah yang
termasuk lingkungan suatu desa, baik sebagai tempat
penggembalaan umum maupun dengan sifat lain,
tidak boleh dipergunakan oleh Gubernur-Jendral
kecuali/bersandar atas pasal 77, dan untuk perkebunan
dari pemerintah menurut peraturan-peraturan yang
bersangkutan dengan itu, dengan disertai uang
penggantian kerugian yang saksama (untuk kepentingan
umum).

(7) Tanah yang dimiliki oleh orang bumiputera dengan hak
pakai turun-temurun, atas permohonan yang berhak,
dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendom, dengan
pembatasan-pembatasan yang harus ditetapkan dengan
sebuah peraturan umum dan pula harus dicantumkan
dalam surat eigendom nya, yaitu mengenai kewajibannya
terhadap negara dan desa tentang hak menjual tanah itu
kepada orang bukan bumiputera.

31 Catatan editor: Peraturan ini dituangkan dalam Staatsblad 1870 No.
55, yang dikenal luas sebagai Agrarische Wet atau Undang-undang
Agraria 1870.