Page 205 - Orang Indonesia dan Tanahnya

166 Orang Indonesia dan Tanahnya

Lampiran V

Hirarki Undang-undang dan Peraturan
Agraria Masa Kolonial

1. Undang-undangAgraria/Agrarische Wet Staatsblad
1870 No. 55
Staatsblad 1870 No. 55 berisi tiga pasal yang termaktub
dalam Artikel 62, Regeeringsreglement 1854 dan
tambahan lima pasal baru.
Menurut Regerings Almanak 1938 yang diterbitkan
pemerintah kolonial, tambahan lima pasal dalam undang-
undang Agraria 1870 ini bertujuan untuk

i. Mendorong berkembangnya usaha-usaha swasta dengan
cara memberikan hak erfpacht atas tanah-tanah yang tidak
dibudidayakan (woestegronden) atau hak sewa atas tanah
milik penduduk pribumi (pasal 4 dan 8)
ii. Melindungi kepentingan rakyat pribumi berkaitan dengan
hak-haknya atas tanah (pasal 5 dan 6)

Pasal 7 dari Undang-undang Agraria 1870 inilah yang
sering dikutip Cornelis van Vollenhoven sebagai janji
pemerintah untuk memberikan sebentuk hak milik atas
tanah resmi bagi rakyat pribumi.

2. Keputusan Agraria/Agrarisch Besluit
Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Agrarische Wet
1870 dituangkan rinciannya dalam keputusan-keputusan