Page 87 - Konstitusionalisme Agraria

anti-tesis atas kapitalisme-agraria kolonial. Tumbuh di atas
keresahan-keresahan agraria yang kemudian menjadi situasi yang
memungkinkan menjadikan konstitusi Indonesia sebagai konstitusi
agraria.
Bagian ini dimulai dengan latarbelakang mengenai
permasalahan agraria masa kolonial yang menjadi sasaran sekaligus
alas an bagi pembentukan negara Republik Indonesia. Jawaban atas
permasalahan agraria kolonial tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945.
Selanjutnya pembahasan mengenai pembentukan UUPA, peran Seksi
Agraria UGM dalam perumusan UUPA, Paham Negara Integralistik
dalam Hak Menguasai Negara, dan keberadaan UUPA sebagai bagian
dari Konstitusi Agraria Indonesia. Selanjutnya dibahas bagaimana
Konstitusi Agraria Indonesia diterjemahkan dalam kebijakan
pertambangan, nasionalisasi asset perusahaan asing, serta menjadi
landasan bagi Program Land Reform dan kendala yang dihadapi
dalam menjalankan program ini. Tidak ketinggalan membahas aspek
kelembagaan mengenai pembentukan dan dinamika kementerian
negara yang dibentuk dalam mengurusi permasalahan agraria,
termasuk pula mengenai pembentukan Pengadilan Land Reform.

Keresahan Agraria dan Perjuangan Kemerdekaan

Sebuah hasil telaah yang penting untuk melihat keterkaitan
kemerdekaan negara-negara dunia ketiga dengan persoalan agraria
dituliskan oleh Erich Jacoby dalam buku Agrarian Unrest in Southeast
Asia (1961). Jacoby berkesimpulan bahwa perjuangan kemerdekaan
di beberapa negara dunia ketiga, termasuk negara-negara di Asia
Tenggara dipantik oleh keresahan-keresahan agraria. Sebagaimana
dikutip oleh Noer Fauzi, Jacoby menuliskan:

“… dapat dinyatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya struktur agraria
yang merusak lah yang memberi jalan bagi gagasan kebangsaan, dan
perjuangan-perjuangan politik (selanjutnya) dikuatkan oleh identitas
rasa perjuangan kemerdekaan melalui perjuangan tanah.” (Fauzi,
2008; Jacoby, 1961).

56 Konstitusionalisme Agraria