Page 90 - Konstitusionalisme Agraria
P. 90
Para pejuang kemerdekaan tersebut membuktikan bahwa
pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari keresahan-
keresahan agraria yang berlangsung ratusan tahun dari berbagai
model kapitalisme agraria yang dikembangkan oleh orang Belanda.
Keresahan-keresahan agraria ini pula yang kemudian menulari
semangat pembentukan konstitusi Indonesia. Oleh karena itulah,
penormaan perlunya mengatur hubungan antara negara, rakyat dan
sumber-sumber agraria dinyatakan di dalam konstitusi sebagaimana
nampak dalam Pasal 33 dan ketentuan lainnya di dalam UUD 1945.
Pembentukan UUPA
UUPA merupakan sentral pembahasan hukum dalam menjabarkan
hubungan penguasaan negara dan rakyat terhadap tanah dan sumber
daya alam lainnya yang telah dinyatakan di dalam konstitusi. Insiatif
pembentukan UUPA yang dirancang untuk mengganti Agrarische
Wet 1870 telah dimulai sejak Presiden Soekarno mengeluarkan
Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1948 untuk
membentuk Panitia Agraria yang berkedudukan di Yogyakarta.
Panitia yang kemudian dikenal dengan sebutan “Panitia Agraria
Yogya” itu diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo (Kepala Bagian
Agraria Kementerian Dalam Negeri) dan beranggotakan pejabat dari
berbagai kementerian dan jawatan, anggota BP KNIP yang mewakili
organisasi tani dan daerah, ahli-ahli hukum adat dan wakil Serikat
Buruh Perkebunan (Harsono, 1999:125).
Panitia tersebut mengusulkan beberapa prinsip untuk
hukum tanah nasional, antara lain: (1) Dilepaskannya asas domein
dan pengakuan hak ulayat; (2) Diadakannya peraturan yang
memungkinkan adanya hak perseorangan yang kuat; (3) Diadakan
penelitian terhadap peraturan negara lain, terutama negara tetangga
berkaitan dengan apakah orang asing dapat memiliki hak atas
tanah; (4) Penetapan luas tanah minum pertanian. Untuk Jawa
diusulkan 2 hektar; (5) Perlu penetapan luas maksimum, untuk
Jawa 10 hektar dan untuk luar jawa perlu diadakan penelitian
terlebih dahulu; (6) Menganjurkan untuk menerima skema hak dari
Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 59
