Page 95 - Konstitusionalisme Agraria

umum dan batas penguasaan/pemilikan maksimum, serta kewajiban
mengerjakan/mengusahakan tanah secara aktif dan tidak menjadi
sumber eksploitasi (Luthfi dkk, 2011:57).
Mengenai penjelmaan Pancasila ke dalam RUUPA, dalam
prasaran yang disampaikan oleh Seksi Agraria UGM diuraikan
sebagai berikut (Soetiknjo, 1987:28-9):

1) Berdasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa bagi
masyarakat Indonesia hubungan antara manusia dengan tanah
mempunyai sifat kodrat, artinya tldak dapat dihilangkan oIeh
siapapun, juga tidak dapat oleh negara.
2) Sila Perikemanusiaan memungkinkan didapatnya pedoman
bahwa hubungan antara manusia Indonesia dengan tanah
mempunyai sifat privat dan kolektif sebagai dwitunggal.
3) Dari sila Kebangsaan dapat dirumuskan pedoman bahwa:
a. Hanya orang Indonesia dapat mempunyai hubungan yang
sepenuhnya dengan tanah di daerah Indonesia.
b. Dengan menggabungkan sila Kebangsaan dan sila
Perikemanusiaan yang mempunyai unsur makhluk sosial,
maka itu mempunyai unsur hidup internasional. oleh
karena itu orang asing dapat diberi kekuasaan atas tanah
di Indonesia sejauh itu dibutuhkan oleh orang Indonesia;
jadi pemberian tanah pada orang asing itu menurut·
kepentingan orang Indonesia.
4) Menurut sila Kerakyatan, tiap-tiap orang Indonesia di dalam
hubungannya dengan tanah, mempunyai hak dan kekuasaan
yang sama, sehingga pedoman ini mengenai hak kekuasaan.
5) Berdasarkan atas sila Keadilan Sosial, tiap-tiap orang
mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menerima
bagian dari manfaat tanah menurut kepentlngan hak hidupnya
bagi diri sendiri dan bagi keluarganya. Hak hidup manusia
Itu 2 macam yaitu: (a) untuk mempertahankan jenis; dan (b)
untuk mempertahankan individu. Dengan demikian pedoman
yang berdasarkan atas Keadilan 1ni tidak mengenal hak tetapi
mengenal hasil daripada tanah.

64 Konstitusionalisme Agraria