Page 94 - Konstitusionalisme Agraria

Seharusnya Dimasukkan dalam sebuah Undang-Undang Pokok
Agraria sebagai Dasar Pembangunan Agraria di Indonesia.” Selain itu
juga disampaikan prasaran berjudul “Tjatatan Sementara Mengenai
Rantjangan Undang-undang Pokok Agraria”. Beberapa gagasan yang
diajukan oleh Seksi Agraria UGM antara lain agar RUUPA “Tidak
memperkosa sistem hukum tanah yang telah dikenal dalam hukum
adat,” dan hukum agraria harus “Berlandaskan asas kerokhanian
negara yaitu Pancasila dan cita-cita pembentukan masyarakat yang
adil dan makmur.” Pancasila menjadi rujukan utama yang mendasari
pengaturan tentang agraria. Perlu dipahami pula bahwa Prof.
Notonagoro merupakan pemikir di bidang hukum dan filsafat yang
sangat gandrung terhadap Pancasila. Berbagai buku yang beliau tulis
menjadi upaya untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara
dan menganjurkan penurunan Pancasila dalam berbagai dimensi
kehidupan, termasuk dalam RUUPA.
Gagasan dari Seksi Agraria UGM yang diterima dalam
UUPA antara lain: Pertama, agraria sebagai cakupan yang lebih
luas dari sekadar tanah agar bisa sejalan dengan Pasal 38 ayat (3)
UUD Sementara 1950. Kedua, konsepsi mengenai Hak Menguasai
Negara (HMN) yang dapat didelegasikan kepada daerah swatantra
dan masyarakat hukum adat. HMN dapat didelegasikan dalam
bentuk peruntukan dan penguasaan berupa peruntukan tanah bagi
keperluan negara, tempat peribadatan, pusat kehidupan masyarakat,
sosial, kesejahteraan, pengembangan produksi masyarakat
(pertanian, peternakan, perikanan), pengembangan industri,
transmigrasi, dan pertambangan. HMN dapat pula didelegasikan
berupa penguasaan/pemilikan tanah dalam bentuk hak milik, hak
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka
tanah, dan hak memungut hasil (Luthfi dkk, 2011:57).

Ketiga, Pancasila sebagai asas yang tiap sila-silanya dijelmakan
dalam UUPA. Penjelmaan sila Pancasila yang dianjurkan oleh Seksi
Agraria antara lain: (Sila 1) Prinsip ikatan manusia atas tanah yang
bersifat kodrati; (Sila 2) Prinsip diakuinya penguasaan/pemilikan
privat, kolektif dan oleh negara; (Sila 3) Penyebutan warga negara
Indonesia/asing dan hak-haknya; (Sila 4 dan 5) Definisi kepentingan

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 63