Page 97 - Konstitusionalisme Agraria

Paham Negara Integralistik dalam Hak Menguasai Negara
UUPA menerjemahkan prinsip dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
menjadi Hak Menguasai dari Negara yang sering disingkat menjadi
HMN. Di dalam UUPA memang tidak disebut secara persis Hak
Menguasai Negara, melainkan dengan frasa “Hak Menguasai dari
Negara”, namun istilah Hak Menguasai Negara juga banyak disebut
dalam membicarakan konsepsi penguasaan negara atas tanah dan
sumber daya alam lainnya. Pasal 2 ayat (1) UUPA menyebutkan:
“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi,
air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”
Dijabarkannya penguasaan negara atas tanah dan sumber daya
alam lainnya melalui konsepsi HMN dalam UUPA menegaskan
bahwa negara perlu ikut campur untuk mengatur sumber daya alam
sebagai alat produksi, dan pengaturan tersebut adalah dalam rangka
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 2 UUPA,
HMN memberikan wewenang kepada negara untuk melakukan tiga
hal yaitu:
(a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut;
(b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
(c) Msenentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara
tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran
rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka
berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 ayat 3). Hak menguasai dari
negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada

66 Konstitusionalisme Agraria