Page 102 - Konstitusionalisme Agraria

atau individu yang mengatasnamakan kepentingan rakyat atau
kepentingan negara. Paham ini sangat dipengaruhi oleh teori
integralistik, yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel
dan lain-lain yang berpendapat bahwa negara bukan dimaksudkan
untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi
menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan.
Konsepsi HMN merupakan salah satu pilar penting yang
terdapat di dalam UUPA. Keberadaan konsepsi HMN tersebut dapat
dikaitkan dengan hal-hal substansial bahwa konsepsi tersebut (i)
Lahir dalam konteks anti imperialisme, anti kapitalisme dan anti
feodalisme; (ii) Mempertegas keberadaan Negara Republik Indonesia
sebagai subjek hukum baru dan memberikan dasar klaim teritorial
yang kuat di hadapan negara lain dan pihak Belanda pada masa
itu; (iii) Penghapusan terhadap prinsip Domein Verklaring yang
dimanfaatkan pemerintah kolonial untuk mengambilalih pemilikan
rakyat dan kemudian menyewakan atau menjualnya kepada
pengusaha asing atau partikelir; (iv) Sintesa antara individualisme
dan kolektivisme/sosialisme; (v) Memberikan kekuasaan yang besar
kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan pemanfaatan
sumber-sumber agraria dengan tujuan untuk sebesar-besar
kemakmuran; dan (vi) Keberadaan tersebut terletak pada pemerintah
pusat (sentralism) yang bila diperlukan dapat didelegasikan kepada
daerah atau masyarakat hukum adat, tetapi tidak kepada swasta.

UUPA Sebagai Bagian dari Konstitusi Agraria Indonesia
Kedudukan UUPA menempati posisi penting dalam sistem hukum
agraria di Indonesia. Keberadaannya sebagai undang-undang pokok
menjadikannya sebagai rujukan bagi pengembangan berbagai
undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain berkaitan
dengan permasalahan agraria. UUPA tidak saja berisi tentang
norma-norma hukum melainkan juga prinsip-prinsip yang menjadi
dasar bagi pengembangan politik hukum agraria nasional. Dalam
kedudukan yang demikian, UUPA pada masanya dijadikan prinsip-

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 71