Page 103 - Konstitusionalisme Agraria

prinsip pemandu kebijakan negara (directive principle of state policy)
dan diperlakukan sebagai konstitusi.
Perlu disadari bahwa yang dimaksud dengan konstitusi bukan
hanya saja dalam bentuk teks yang terkodifikasi seperti Undang-
Undang Dasar. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa konstitusi
dari sisi bentuk perumusannya dapat dikategorikan dalam tiga
bentuk. Pertama adalah konstitusi yang tertulis dan dikodifikasikan
dalam satu teks utuh yang disebut Undang-Undang Dasar; kedua
konstitusi tertulis namun tidak dikodifikasikan dalam satu naskah
dan bahkan menyebar dalam dokumen-dokumen sejarah seperti
Magna Charta dan Bill of Rights di Inggris; atau ketiga dalam bentuk
praktik-praktik penyelenggaraan negara yang disebut dengan
konvensi (convention) ketatanegaraan (Asshiddiqie, 2014:29).UUPA
sebagai konstitusi agraria Indonesia merupakan konstitusi dalam
pengertian yang kedua yaitu suatu dokumen hukum yang berisi
tentang prinsip-prinsip dan norma-norma yang dijadikan sebagai
simbol sekaligus sebagai pedoman dalam pengembangan politik
hukum agraria nasional.
UUPA memiliki sifat sebagai konstitusi sebuah negara yang
baru merdeka untuk melakukan pembebasan (liberation) suatu
bangsa dari belenggu sistem hukum kolonial. Semangat itu
merupakan tujuan utama dari UUPA sebagaimana disampaikan oleh
Menteri Agraria Sadjarwo dalam pembahasan Rancangan UUPA
dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Rancangan Undang-Undang ini (maksudnya Rancangan UUPA-pen)
selain akan menumbangkan puncak-puncak kemegahan modal asing
yang telah berabad-abad akan memeras kekayaan dan tenaga bangsa
Indonesia, hendaknya akan mengakhirinya pertikaian dan sengketa-
sengketa tanah antara rakyat dan kaum pengusaha asing, dengan
aparat-aparatnya yang mengadu dombakan aparat pemerintah
dengan rakyatnya sendiri, yang akibatnya mencetus sebagai peristiwa-
peristiwa yang sangat menyedihkan.”
Sebagai bagian dari konstitusi agraria Indonesia, UUPA
berfungsi sebagai pelengkap dan penjabar dari ketentuan yang
terdapat di dalam UUD 1945 berkaitan dengan hubungan antara

72 Konstitusionalisme Agraria