Page 106 - Konstitusionalisme Agraria

dan negara yang berlandaskan persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan
yang lebih tinggi (Pasal 3 UUPA). Masyarakat hukum adat pun
dapat menjadi subjek yang menyelenggaran pelimpahan dari
HMN (Pasal 2 ayat (4) UUPA).
6. Prinsip Perencanaan Agraria yang diperlukan dalam kaitannya
untuk menciptakan sosialisme Indonesia. Negara diharuskan
membuat tata guna agraria dengan menyusun suatu
perencanaan umum secara nasional khususnya mengenai
persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah dan kekayaan
alam (Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 UUPA).

Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan sebagai konstitusi agraria yang harus dijadikan sebagai
pedoman dalam melahirkan peraturan perundang-undangan,
kebijakan dan program-program pemerintahan yang berkaitan
dengan permasalahan tanah dan sumber daya alam lainnya.
Kehadiran UUPA yang usianya telah lebih dari lima puluh tahun
kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah UUPA masih relevan
dan patut dipertahankan? Apakah prinsip-prinsip tersebut masih
relavan dan masih dijalankan dalam peraturan perundang-undangan,
kebijakan dan program pemerintah? Apakah masyarakat Indonesia
kontemporer masih relevan diatur dengan sebuah undang-undang
tua yang dibentuk pada semangat zaman yang berbeda.
Sehubunngan dengan pertanyan ini, Achmad Sodiki
menyampaikan relevansi UUPA dalam kaitannya dengan aspek
ideologis-filosofis. Menurut Sodiki, terdapat lima aspek yang
menjadikan UUPA masih relevan antara lain: (i) sifat anti-penjajah
dan eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang tidak untuk
kemakmuran bangsa Indonesia; (ii) sifat populis dengan pemihakan
yang kuat kepada kepentingan rakyat petani, karena sadar bahwa
sebagian terbesar rakyat Indonesia berkehidupan dari pertanian;
(iii) kuatnya hasrat untuk menampilkan identitas nasional yang
berlandaskan hukum adat dan kepentingan nasional yang merdeka
dan berdaulat; (iv) egaliter yang menempatkan persamaan

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 75