Page 111 - Konstitusionalisme Agraria
P. 111
Pemerintahan Nasional Republik Indonesia melakukan
nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang masih
beroperasi. Nasionalisasi itu bahkan telah dilakukan sejaak
pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 1951 yang menghapus
status badan hukum Algemeene Volkscrediet-bank dan semua
kekayaan dan pegawainya dialihkan kepada Bank Rakyat Indonesia
(Asshiddiqie, 1994:188). Selanjutnya pemerintah menasionalisasi “De
Javasche Bank” dengan UU No. 24 Tahun 1951. Upaya nasionalisasi
itu sempat terhenti dengan adanya agresi militer Belanda I dan
II yang berujung pada Konferensi Meja Bundar (1949) yang salah
satu kesepakatannya mengharuskan pemerintah Indonesia untuk
melindungi perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda.
Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan UU No.13 tahun 1956
tentang pembatalan kesepakatan Konferensi Meja Bundar, tahun 1957
terjadi pendudukan kantor-kantor perusahaan Belanda yang masih
beroperasi oleh serikat-serikat buruh yang diorganisir oleh Partai
Nasionalis Indonesia dan Partai Komunis Indonesia. Pendudukan
ini dipicu pula dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai larangan
tanah-tanah partikelir melalui UU No. 1 Tahun 1958 dan dikeluarkan
UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan
Milik Belanda. Pasal 1 dari UU terakhir ini menegaskan tentang
“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam
wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan
pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik
yang penuh oleh negara Republik Indonesia.” Dengan undang-undang
ini, lebih 300 perusahaan Belanda di berbagai sektor (perkebunan,
pertambangan, keuangan, angkutan-transportasi, dll) dinasionalisasi
pada periode ini (Ginting, 2007; bdk Asshiddiqie, 1994).
Jimly Asshiddiqie mencatat perusahaan-perusahaan yang
dinasionalisasi sepanjang masa pemerintahan Soekarno antara lain
(Asshiddiqie, 1994:189):
1. NV. De Javasche Bank dan berbagai bank lainnya
2. 11 buah perusahaan kereta api dan tram
3. Bataviashe Vekeer Maatschappij (1954-1957)
80 Konstitusionalisme Agraria
