Page 112 - Konstitusionalisme Agraria
P. 112
4. 38 Perusahaan perkebunan tembakau (1959)
5. 11 Perusahaan peternakan (1959)
6. 9 Perusahaan listrik dan/atau gas (1959)
7. 205 perusahaan pertanian/perkebunan
Di samping itu, pemerintah juga menetapkan UU No. 10 Tahun
1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan yang membatalkan
sejumlah izin dan konsesi eksploitasi tambang kepada ratusan
perusahaan Belanda. Perusahaan yang terkena pembatalan ini
meliputi delapan perusahaan yang memegang 2.452 izin penyelidikan
tambang, empat perusahaan yang memegang 60 konsesi eksplorasi
saja, lima perusahaan yang memegang 66 konsesi eksplorasi dan
eksploitasi, 59 perusahaan yang memegang 272 konsesi eksploitasi
saja, dan 10 perusahaan yang sedang mengajukan konsesi eksplotasi
(Asshiddiqie, 1994:189-90).
Nasionalisasi yang dilakukan diiringi oleh konflik elit politik
nasional yang terpecah pasca 1950, ada banyak kubu yang bertarung
dalam isu nasionalisasi ini, terutama antara nasionalis-kiri, agama
dan militer. Masalah yang lain adalah belum siapnya pemerintah
nasional dalam mengelola dan mengoperasikan ratusan perusahaan
besar Belanda yang masih beroperasi guna menghasilkan pendapatan
untuk pembangunan nasional. Militer memainkan peranan penting
dan menjadi salah satu aktor yang berkepentingan dengan program
nasionalisasi. Bahkan sulit mengelak bahwa nasionalisasi yang
terjadi pada dekade tersebut merupakan militerisasi. Crouch dalam
studinya bahkan menyatakan bahwa nasionalisasi yang dilakukan
oleh pemerintah melalui militer pada masa itu merupakan cara untuk
melawan PKI dan golongan nasionalis kiri dengan memanfaatkan
kekuasaan darurat perang untuk menempatkan seluruh perusahaan
bekas milik Belanda ke bawah penguasaan tentara. Kemudian
setelah nasionalisasi perusahaan-perusahaan itu, para perwira AD
meneruskan peran serta mereka dalam pengelolaan perusahaan
yang baru, seperti perkebunan, pertambangan, perbankan, dan
perdagangan. Pada tahun 1960, peranan tentara diperluas ketika
perusahaan-perusahaan Inggris juga ditempatkan di bawah
Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 81
