Page 114 - Konstitusionalisme Agraria

yang luas-luas itu dipotong
separo (dengan kompensasi),
untuk didistribusikan kepada
petani yang tak punya
tanah (Wiradi, 2005:4).
Selanjutnya dikeluarkan UU
No. 13 Tahun 1948 tentang
mengadakan perubahan
d alam Vor st en l and s
Gr ondhuurr eg l ement .
U nd ang- und ang ini
lebih dikenal dengan UU
Penghapusan Hak Konversi
ini dikeluarkan di Yogyakarta
dan lahir atas tuntutan petani di Surakarta dan Yogyakarta
sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU No. 13
Tahun 1948 tentang mengadakan perubahan dalam Vorstenlands
Grondhuurreglement. Melalui undang-undang ini, semua tanah
yang sebelumnya dikuasai oleh kira-kira 40 perusahaan gula Belanda
di Surakarta dan Yogyakarta dijadikan sebagai tanah untuk petani
Indonesia.
Agresi militer Belanda I dan II telah memperlambat laju
perombakan penguasaan agraria. Agresi militer Belanda pertama
pada Juli 1947 ditujukan pertama-tama pada di daerah pusat
onderneming di Sumatra Timur dan daerah lain di Indonesia. Tidak
salah bila ada ungkapan bahwa Tentara Kerajaan Belanda adalah
Tentara Onderneming (Lutfhi, 2011:11). Agresi militer yang dilakukan
Belanda telah memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan
serangkaian perundingan. Perundingan-perundingan yang
memuncak pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag telah
menghambat laju pembaruan agraria yang sedang hidup di kalangan
rakyat Indonesia. Hal ini karena salah satu isi dari perjanjian KMB
menghendaki pemerintah Indonesia untuk melindungi perusahaan-
perusahaan perkebunan Belanda yang ada di Indonesia.

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 83