Page 109 - Konstitusionalisme Agraria

berubah menjadi UU No. 15 Tahun 1962 tentang Kewajiban
Peusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri. Pada
periode ini, pemerintah tidak anti dengan perusahaan swasta
asing. Meskipun telah ada nasionalisasi sejumlah perusahaan asing,
terutama perusahaan Belanda, pemerintah tidak menutup peluang
untuk kerjasama dengan perusahaan asing, misalkan dengan Pan
American International Oil Corporation. Bahkan pada tahun 1958
telah ada UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.
Kebijakan untuk menerima modal asing ditempuh dengan sangat
hati-hati. Beberapa usaha dinyatakan tertutup untuk modal asing
di dalam undang-undang tersebut, antara lain: (a) Kereta Api; (b)
Telekomunikasi; (c) Pelayaran dan penerbangan dalam negeri;
(d) Pembangkitan tenaga listrik; (e) Irigasi dan air minum; (f)
Pabrik mesiu dan senjata; (g) Pembangkit tenaga atom; dan (h)
Pertambangan bahan-bahan vital, tertutup bagi modal asing.
Pada masa itu, perjanjian karya dengan perusahaan asing
dikuatkan dengan undang-undang, misalkan UU No. 13 Tahun 1963
tentang Penetapan Perpu No. 4 Tahun 1962 tentang Pengesahan
“Perjanjian Karya” antara Perusahaan Negara Pertamina Pan
American Indonesia Oil Company untuk diri sendiri dan atas
nama Pan America Internasional Oil Corporation menjadi undang-
undang. Kemudian pengesahan perjanjian dengan Caltex dalam
UU No. 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan “Perjanjian Karya”
antara PN. Pertamina dan PT. Caltex Indonesia dan California
Asiatic Oil Company (CALASIATIC) Texaco Overseas Petroleum
Company (TOPCO); PN. Pertamina dengan PT. Sanvac Indonesia,
PN. Permigan dan PT. Sheel Indonesia.
Serangkaian kebijakan pertambangan yang telah dibuat oleh
pemerintahan pada periode 1945-1966 menunjukan bahwa sudah
sejak masa Orde Lama pemerintah sudah “melirik” pertambangan
sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Jadi agak keliru
bila ada beranggapan bahwa Orde Baru-lah rezim yang petama-
tama melahirkan kebijakan eksploitasi pertambangan. Hanya saja
memang berbeda, pada periode 1945-1965, kebijakan pertambangan
masih berorientasi pada upaya menumbuhkan kekuatan nasional

78 Konstitusionalisme Agraria