Page 110 - Konstitusionalisme Agraria

melalui koperasi serta perusahaan negara dan daerah. Sementara
itu, periode berikutnya membuka pintu lebar-lebar untuk masuknya
swasta asing.

Program Nasionalisasi Aset Perusahaan Asing

Kebijakan agraria pasca Indonesia merdeka beriringan dengan
masih berjalannya sisa-sisa hukum kolonial di Indonesia dan fakta
bahwa masih banyak perusahaan Belanda yang beroperasi pasca
1945 seperti NV Borsumij pada bidang perindustrian, pabrik bir
Oranye Brouwerij, pabrik tekstil Nebritex, NV Jacobson van den
Berg di bidang perdagangan ekspor dan impor, NV Internatio
yang merupakan perusahaan perkapalan yang memiliki 60 cabang
dan mempunyai buruh kurang lebih 2000 orang, NV Lindeteves
yang bergerak di bidang perindustrian dan peralatan teknik untuk
keperluan industri yang memiliki 6 cabang dan membawahi kurang
lebih 2000 orang buruh, serta NV Geo Wehry & Co yang telah
beroperasi sejak 1867 di bidang perkebunan. Perusahaan terakhir ini
mempunyai 28 perkebunan di Indonesia, dengan komoditi antara lain
teh, kina dan karet (Furnivall, 1948:325; Sangaji, 2002:27). Sementara
di sektor pertambangan terdapat 12 lapangan pertambangan minyak
di Sumatera Utara, khususnya di Karesidenan Sumatera Timur dan
Aceh, yang menghasilkan kurang lebih 1.000.000 kg (kilogram)
minyak dan kurang lebih 240.000 kg gas setahunnya dari sejumlah
kurang lebih 740 pemboran yang dioperasikan oleh De Bataafsche
Petroleum Maatschapij (BPM) dan mendirikan sebuah refinery
(kilang penyulingan) di Pangkalan Brandan.
Pada lapangan kehutanan juga masih menerapkan sisa-
sisa kebijakan Belanda, misalkan untuk Jawa dan Madura masih
diberlakukan Boschordonantie voor Java en Madura 1927, dan
Provinciale Boschbesehermings-verordening (Peraturan Perlindungan
Hutan Daerah). Bagi luar Jawa dan Madura masih diberlakukan
aturan peninggalan Belanda seperti Agrarische Reglement untuk
Sumatera, Sulawesi, dan kepulauan Bangka Belitung (Nurjaya,
2005:33-35).

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 79