Page 115 - Konstitusionalisme Agraria
P. 115
Pemerintah pun mengalami dilema dengan adanya
kesepakatan tersebut karena dorongan pengambilalihan perusahaan
tersebut (nasionalisasi) maupun pengambilalihan tanahnya (land
reform) semakin kuat. Untuk menjalankan amanat yang sebenarnya
tidak disukai oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-
hak perusahaan Belanda tersebut, pada tahun 1952 pemerintah
mengeluarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1952 tentang Pemindahan
dan Pemakaian Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap Lainnya yang
Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa. Melalui undang-undang
ini, pengalihan hak-hak atas tanah dan benda lainnya dengan
titel menurut hukum Belanda dipersulit sebab harus mendapat
persetujuan Menteri Kehakiman. Semua perbuatan pemindahan
dan pemakaian tanah-tanah tanpa izin menteri kehakiman adalah
batal demi hukum. UU Darurat ini kemudian ditetapkan menjadi
UU No. 24 Tahun 1954.
Pada tahun 1956, pemerintah mengeluarkan UU No. 13
Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia Nederland
Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar. Pembatalan
perjanjian KMB itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena
Pemerintah Belanda masih “berkeras-hati” menduduki Irian Barat.
Pasal 7 undang-undang ini mengatur tentang kepentingan pihak
Belanda yang masih tersisa di Indonesia. Pasal 7 menyebutkan bahwa:
“Hak, Konsesi, Izin dan cara menjalankan perusahaan Belanda
akan diindahkan jika tidak bertentangan dengan kepentingan
pembangunan negara. Perlakuan sebagai dimaksudkan di atas tidak
dapat didasarkan atas hak-hak istimewa dengan alasan apa juapun.”
Menyusul undang-undang tersebut, dikeluarkan pula UU
No. 28 tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap Pemindahan Hak
atas Tanah-tanah Perkebunan. Undang-undang ini dikeluarkan
karena pada waktu-waktu menjelang dan sesudah dibatalkannya
hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan perjanjian KMB banyak
terjadi pemindahan hak atas tanah perkebunan. Tindakan ini banyak
dilakukan oleh aktivis PNI dan PKI. Maka untuk memperkuat
kontrol perusahaan-perusahaan kebun dalam perekonomian
84 Konstitusionalisme Agraria
