Page 92 - Konstitusionalisme Agraria

perlu mengangkat seorang menteri urusan agraria yang diserahi
tugas khusus itu” (Hardiyanto, Fauzi dan Bachriadi, 1996:19). Setelah
Panitia Agraria Jakarta dihapuskan, kemudian dibentuklah Panitia
Negara Urusan Agraria yang diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo
(Sekjen Kementerian Agraria). Sama dengan panitia-panitia
sebelumnya, panitia ini berisi anggota dari pejabat kementerian
dan jawatan, ahli hukum adat dan wakil organisasi tani. Panitia ini
ditugaskan untuk membuat RUU Pokok Agraria.
Hasil dari panitia ini disampaikan pada 6 Februari 1958 kepada
pemerintah yang pada intinya berisi: (1) Penghapusan asas domein
dan diakuinya hak ulayat yang harus tunduk kepada kepentingan
umum (negara); (2) Asas domein diganti dengan Hak Kekuasaan
Negara atas dasar Pasal 38 ayat 3 UUDS; (3) Dualisme hukum
17
agraria dihapuskan; (4) Hak-hak atas tanah: hak milik sebagai hak
yang terkuat dan berfungsi sosial, hak usaha, hak bangunan dan hak
pakai; (5) Hak milik hanya boleh dimiliki oleh WNI (asli maupun
bukan asli). Badan hukum pada asasnya tidak boleh memiliki hak
atas tanah; (6) Perlu diadakan batas maksimun dan minimum luas
tanah yang boleh dimiliki seseorang atau badan hukum; (7) Tanah
pertanian pada asasnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri
oleh pemiliknya; dan (8) Perlu diadakan pendaftaran tanah dan
perencanaan penggunaan tanah.
Budi Harsono yang terlibat dalam penyusunan Naskah
Rancangan UUPA bersama dengan Singgih Praptodihardjo dan
Herman Wiknjo Broto mengusulkan judul UU tersebut adalah
UU tentang Pokok-pokok Hukum Tanah. Tapi panitia Soewahjo
menganggap itu terlalu sempit sehingga yang dipakai adalah UUPA.
Rangkaian kerja dari Panitia Agraria Soewahyo ini berujung pada
dihasilkannya sebuah Rancangan Undang-undang Pokok Agraria
(RUUPA) yang kemudian diajukan ke DPR, rancangan ini dalam
perjalanan pembahasannya kemudian digantikan oleh Soenarjo.
Pada saat itulah kemudian gagasan perluasan makna agraria sedang
berlangsung dimana agraria tidak lagi dimaknai semata-mata

17 Pasal 38 (ayat) 3 UUDS 1950 sama dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 61