Page 16 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

rutinitas biasa saja tetapi memerlukan keseriusan
berbagai pihak untuk melaksanakan reforma agraria.

Proses legalisasi asset yang sangat masiv dilakukan
adalah suatu yang penting dilakukan namun apabila

hal tersebut tidak dibarengi dengan kegiaatan pe-
nataan struktur penguasaan tanah maka hal tersebut
sama saja makin mepertegas ketimpangan struktur

penguasaan tanah di Indonesia.

Penyelarasan Tanah dan Ruang dalam Prespektif

Regulasi
Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan tentang
perlunya penataan ruang yang dapat mengharmo-
nisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan,

yang dapat mewujudkan keterpaduan penggunaan
sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta

yang dapat memberikan perlindungan terhadap
fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif ter-

hadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.
Dalam konsideran dan azasnya UUPR
menekankan betapa pentingnya “keterpaduan”,

“pendekatan sistem” dan “kepastian hukum serta
kadilan” diantara berbagai azas penataan ruang

lainnya. Akan tetapi pada kenyataanya UUPR tidak
xv