Page 17 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

berdiri sendiri, ia tidak hidup di “ruang hampa” tanpa
intervensi dari undang-undang lainya. Terdapat

banyak Undang-undang sektoral yang mengatur
tentang sumber daya alam, khususnya penggunaan

dan pe-manfaatan tanah, yang cendrung tidak
konsisten antara satu dan lainnya, disamping
tumpeng tindih dengan segala dampaknya.

Kesemuanya itu kemudian diturunkan dalam per-
aturan yang tingkatnya lebih rendah seperti Peraturan

Pemerintah dan peraturan lain dibawahnya, maka
ketidak konsistenan tersebut akan terus berlanjut
hingga saat ini. Semua kegiatan penataan termasuk

regulasi penataan ruang harus dapat menjamin hak
asaasi manusia akan Ruang.

Strategi Percepatan Penguatan Hak Atas Tanah
Penguatan hak rakyat atas tanah, secara

konstitusi telah di emban pemerintah sejak terbitnya
Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Namun ke-
nyataanya hingga saat ini tepat 59 tahun usia UUPA
(17/05/2019) hak rakyat atas tanah belum sepenuhnya

dirasakan oleh seluruh rakyat Indonsia.
Pemerintah saat ini telah berkomitmen untuk

menguatkan hak rakyat atas tanah. Adapun
xvi