Page 18 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

komitmen tersebut dituangkan dalam RPJM Nasional
tahun 2015-2019 yang menyebutkan bahwa untuk

meningkatkan kesejahtraan rakyat dilakukan melalui
penyediaan tanah obyek Reforma Agraria sekurang-

kurangnya 9 juta hektar. Yang selanjutnya akan di-
distribusikan kepada rakyat sebnanyak 4,5 juta hektar
melalui legalisasi asset dan 4,5 juta merupakan obyek

redistribusi tanah (HGU yang habis masa ber-
lakuknya, Tanah Terlantar, dan dari pelepasan

kawasan hutan). Legalisasi aset (pensertipikatan) dan
Redistribusi tanah merupakan wujud dari penguatan
hak atas tanah.

Target pengutana hak rakyat atas tanah yang
sedemikian besarnya tidak akan dapat terlaksana

tanpa adanya komitmen bersama antar berbagai pihak
seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, kalangan
akademisi, pihak swasata, para aktifis dan NGO serta

masyarakatyang menguasai tanah. Dalam buku ini
dituliskan pula keterlibatan berbagai pihak seperti

misalanya peningkatan peran camat sebagai PPATS
dalam proses penguatan hak atas tanah dan
pemenfaaat konsep kearifan-kearifan lokal yang dapat

di adopsi guna percepatan pelaksanaan penguatan
hak atas tanah dipaparkan dengan baik dalam be-

xvii