Page 22 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan

kepada Negara untuk memberikan kemakmuran dan
mesejahterakan rakyat melalui pengelolaan bumi, air,
dan kekayaan yang terkandung di Indonesia. Untuk

itu, negara memiliki wewenang untuk mengatur dan
menyelenggarkan peruntukan, penggunaan, persedia-

an, pemeliharaan sumber-sumber daya tersebut me-
lalui pendelegasian kewenangan pengelolaannya
pada lembaga pemerintah yang ditunjuk berdasarkan

Undang-Undang. Pengelolaan sumber daya agraria
(tanah) dan penataan ruang pendelegasian tersebut

menjadi kewenangan Kementrian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Kementrian Agraria dan Tata Ruang.
Terbentuknya Kementrian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

merupakan peluang terwujudnya integrasi ke-

xxi