Page 179 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 179
Gambar 1. Presentase Penduduk Miskin Menurut Pulau
Sumber: BPS, 2003
Ketimpangan inilah yang menjadi tantangan yang
harus dijawab oleh pemerintah yang berkaitan dengan
kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan melalui adanya
kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan
tersebut, namun tetap berpihak pada kepentingan menye-
jahterakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mewajibkan
bahwa hutan harus dikelola untuk dapat memberikan
manfaat ganda kepada banyak pihak dan untuk
kesejahteraan rakyat. Melalui Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016
tentang Perhutanan Sosial, pemerintah memberi akses
legal kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan atau
masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan secara
lestari melalui lima skema tematik (Hutan Desa (HD),
Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat
156
