Page 177 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

Kebijakan Reforma Agraria
Penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui

ketentuan masih sering terjadi di berbagai wilayah, hal
tersebut dapat merugikan kepentingan umum karena
berhu-bungan dengan terbatasnya persediaan tanah yang
digunakan sebagai lahan pertanian, di sisi lain masih ba-
nyak petani yang tidak mempunyai tanah atau tanah yang
dimiliki tidak dapat berfungsi secara optimal karena luas
lahan pertanian sangat kecil, sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa tanah mempunyai
fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat
yang adil dan makmur. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis

hasil Sensus Pertanian (ST) 2013 dengan jumlah rumah
tangga pertanian sebanyak 26,14 juta, sebagian para pekerja
di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskian. Untuk
dapat mengatasi masalah tersebut maka diperlukan adanya
pelaksanaan kebijakan di bidang penguasaan hak atas
tanah yang lebih merata. Reforma agraria atau landreform
merupakan salah satu cara efektif sebagai perubahan besar
dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses
petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan
(tenure) bagi mereka yang menggarap lahan. Reforma agra-
ria merupakan suatu upaya dalam mengatasi ketimpangan
karena akses terhadap tanah bersifat fundamental bagi
pembangunan sosial-ekonomi dan peningkatan kesejahte-

raan masyarakat. Tujuan utama dari reforma agraria adalah
penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya

154