Page 172 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 172

harus  segera  ditindak  tegas.  Pemberian  kelonggaran  bagi
              pengembang  yang  membangun  tanpa  izin  atau  bahkan

              melanggar tata ruang hanya menimbulkan preseden buruk
              bagi  upaya  penegakan  maupun  upaya  menciptakan  tertib
              ruang.  Momentum  Hari  Tata  Ruang  Nasional  ini  perlu
              dijadikan  titik  tolak  untuk  menempatkan  Rencana  Tata
              Ruang  Wilayah  sebagai  guidance  pembangunan  yang
              keberadaannya  wajib  ditaati  oleh  seluruh  pemangku
              kepentingan.

              Kesimpulan
                    Permasalahan  ruang  merupakan  isu  arus  utama  di
              Indonesia  saat  ini.  Banyaknya  pelanggaran  ruang  dan

              wilayah  di seluruh  Indonesia  memberikan  potensi konflik
              sosial  yang  besar.  Seringkali,  pemerintah  daerah
              melakukan  pembiaran  atas  pelanggaran  tata  ruang.
              Beberapa  pemerintah  daerah  justru  menyerah  dan
              kemudian    melegalkan   pelanggaran    ruang   dengan
              mengubah  peraturan  tata  ruang  yang  telah  ada,  hal  ini
              menjadi  ironis  di  tengah keadilan  ruang  menjadi  isu  arus
              utama. Penataan Ruang yang ideal diselenggarakan dengan
              pendekatan  holistik  dan  komprehensif,  bukan  sektoral.
              Demi  menegakkan  keadilan  ruang,  maka  seluruh  elemen
              masyarakat  bersama  dengan  pemangku  kebijakan  untuk
              dapat  memastikan  bahwa  proses  penegakan  hukum  atas
              pelanggaran  penataan  ruang  menjadi  fokus  utama

              menciptakan keadilan ruang bagi seluruh rakyat Indonesia;
              revitalisasi  tata  ruang  perlu  dilakukan  segera  mengingat

                                        149
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177