Page 170 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

mengubah tata ruang pemerintah setempat. Pelanggaran
ruang ketiga kasus diatas berpotensi untuk menutup akses

publik dan merusak lingkungan, misalnya pada reklamasi
teluk Benoa yang berpotensi untuk merusak karang-karang
di sekitar teluk, menutup akses publik terhadap pantai
disekitar teluk dan lainnya. Kerugian yang diterima
masyarakat tersebut tidak akan terjadi ketika prinsip kea-
dilan ruang diterapkan dan pegang teguh oleh pemangku
kepentingan.

Keadilan Ruang
Penataan Ruang yang ideal diselenggarakan dengan
pendekatan holistik dan komprehensif, dengan

menciptakan keserasian antara berbagai sumber daya
sebagai unsur pembentuk ruang. Penataan ruang yang
bersifat sektoral seharusnya sudah tidak digunakan lagi.
Demi menegakkan keadilan ruang, maka pemerintah
bersama dengan pemangku kebijakan untuk dapat
memastikan bahwa proses penegakan hukum atas
pelanggaran penataan ruang menjadi fokus utama
menciptakan keadilan ruang bagi seluruh rakyat Indonesia.
Revitalisasi tata ruang perlu segera dilakukan mengingat
kebutuhan akan ruang terus mendesak dan investasi lahan
bagi fasilitas publik menyempit. Di sisi lain, perizinan
semestinya menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan
ruang yang tidak dapat diterabas. Perizinan harus

mengikuti kaidah-kaidah pembangunan yang pro-rakyat.
Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah, Izin

147