Page 171 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan yang
kesemuanya didesain agar proyek pembangunan yang akan

dilakukan benar-benar terjaga keberlanjutan lingkungan
dan tidak menganggu hak masyarakat sekaligus
terwujudnya tertib ruang menjadi tidak ada lagi kata ‘tata
uang’ bagi proses perizinan ruang.
Pemenuhan keadilan ruang memunculkan harapan
baru akan persamaan hak pada investasi publik, kepe-
milikan ruang dan lahan hingga pemerataan kepemilikan
lahan. Berikut adalah alternatif yang dapat dilakukan agar
pemenuhan keadilan ruang dapat terlaksana dan tidak
memunculkan kebijakan pro pada komersialisasi ruang
(Sutaryono 2018):

1. Zonasi ruang secara ketat agar ruang-ruang publik tetap
dapat diakses oleh publik secara nyaman,
2. Mengembangkan fasilitas publik yang melayani
kebutuhan masyarakat,
3. Meninjau kembali proyek maupun perencanaan proyek
yang berpotensi untuk mendominasi dan menying-
kirkan masyarakat sekitar.
4. Melindungi penguasaan dan pemilikan tanah oleh ma-
syarakat melalui pengembangan model share holding
dalam pembangunan ekonomi dan kepentingan
investasi.
Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar
memperhatikan tata ruang dalam melakukan aktifitas

pembangunan. Proyek-proyek pembangunan yang di-
lakukan tanpa izin atau bahkan melanggar tata ruang

148