Page 168 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

meliputi dari segala ruang dimana tempat manusia dan
makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta

melaksanakan dan memelihara kelangsungan hidupnya
(Junef 2017). Penataan Ruang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis
memiliki hubungan fungsional pada ruang. (Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang).
Pelanggaran tata ruang dan wilayah menyebabkan
kekacauan pada fungsi ruang di suatu daerah, hasilnya
seluruh rencana tata ruang dan fungsi yang seharusnya
digunakan sebagai pedoman dan pengendalian dapat
berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan

berpotensi menimbulkan konflik lahan yang kompleks dan
berkepanjangan. Pelanggaran tata ruang memberikan
ketidakpastian dan kerugian bagi masyarakat. Begitu pula
dengan tata ruang yang direncanakan hanya menga-
komodir kepentingan para pemodal. Keadilan dalam tata
ruang berarti distribusi sumber daya di dalam suatu
wilayah memiliki pemerataan pola keruangan, investasi
publik, manfaat sosial yang merata dan peningkatkan akses
fasilitas publik (Anindia dan Hexagraha 2019). Keadilan
ruang diutamakan untuk dialokasikan pada isu-isu sosial
dan lingkungan. Prioritas ekonomi dalam keadilan tata
ruang terletak pada distribusi dimana hal tersebut juga
dimaksudkan untuk mengintegrasikan masyarakat hak atas

ruang dalam kebijakan tata wilayah agar hak pemanfaatan
investasi publik dan kesetaraan dapat terwujud.

145