Page 163 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 163
melindungi hak ulayat yang dimiliki MHA karena segala
aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan hak ulayat
harus melalui Lembaga Adat sebagai pihak yang memiliki
hak milik atas hak ulayat sehingga aktivitas yang
dikerjakan tetap dapat dijalankan sebagaimana amanat
dalam UUD NRI 1945.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik
kesimpulan yaitu urgensi Pembentukan Undang-Undang
MHA sebagai upaya perlindungan hak ulayat di Indonesia
yaitu memberikan pengakuan terhadap MHA dan diikuti
dengan penetapan sebagai badan hukum secara riil kepada
MHA yang dituangkan dalam Undang-Undang Masyarakat
Adat. Pemberian status badan hukum tersebut
memberikan kejelasan dan perlindungan MHA serta
penguatan hak atas tanah ulayat yang dimiliki.
Pelaksanaan pada pembentukan Undang- Undang
Masyarakat Hukum Adat harus memberikan ketetapan hak
milik atas tanah ulayat kepada lembaga adat sebagai
perwakilan MHA setempat yang berbadan hukum,
sehingga hak ulayat yang dimiliki oleh MHA dapat
dilindungi sehingga terwujudnya keadilan bagi MHA.
Daftar Pustaka
Ahmad Redi, dkk., 2005, ‘Konstitusionalitas hak
masyarakat hukum adat atas hak ulayat Rumpon di
Provinsi Lampung’, Media Neliti, diakses pada
140
