Page 166 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

perkembangan wilayah yang sangat pesat membutuhkan
kebijakan dan tindakan yang berkeadilan. Tata ruang yang

buruk dan tidak-berkeadilan akan menimbulkan masalah
baru yang kompleks. Perencanaan tata ruang menjadi hal
yang penting di setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten
dalam pelaksaanaan pembangunan yang berkeadilan sosial.
Berdasarkan pengamatan penulis pada beberapa
berita berkaitan dengan kepemilikan agraria, alih fungsi
lahan, tata ruang dan wilayah menemukan bahwa terdapat
kecenderungan pembangunan yang dilakukan saat ini lebih
mendukung pada kepentingan pemodal. Para pemodal
yang berinvestasi di banyak wilayah menguasai dan
memonopoli ruang-ruang potensial untuk berproduksi.

Menurut Sutaryono (2017) hal tersebut memunculkan
komersialisasi ruang dalam pembangunan wilayah,
dominasi pemodal akan menyingkirkan masyarakat kelas
ekonomi menengah dan bawah. Dominasi ini membuat
hak ruang masyarakat tergadaikan. Tata ruang yang
seharusnya memiliki fungsi pengendalian justru kemudian
bergeser mengikuti dominasi ruang yang dimainkan oleh
pemodal. Sehingga dapat kita sebut sebagai ‘tata uang’
bukan ‘tata ruang’.
Dilansir dari Kompas, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat terdapat 6.621
kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang terjadi dalam
kurun 2015-2018. Jumlah ini tentu berpotensi bertambah

hingga akhir tahun 2019, penindakan pelanggaran tata
ruang tidak dapat dilakukan dengan mudah karena proses

143