Page 161 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 161
tersedia lembaga-lembaga yang berwenang mengurus dan
memelihara yang berhubungan dengan struktur
keanggotaan MHA. Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat
dilihat bahwa MHA memiliki keterikatan yang didasarkan
pada tempat tinggal atau wilayah, inilah yang disebut
tanah adat (tanah ulayat). Menurut Maria S.W.
Sumardjono (2005) menerangkan bahwa hak ulayat dalam
istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai
kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa
wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah
seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.
Pengakuan dan penghormatan terhadap MHA atas Hak
ulayat dalam menjunjung aspek hukum didasarkan pada
syarat-syarat sebagai berikut: (a) masyarakat masih dalam
bentuk paguyuban, (b) ada kelembagaan dalam perangkat
penguasan adatnya, (c) ada wilayah hukum adat yang jelas,
(d) ada perangkat hukum, yang masih ditaati.
Kedudukan normatif MHA sebagai subyek hukum
yang berhak atas Hak Ulayat belum secara jelas. Meskipun
MHA yang di dalamnya memiliki badan pengurus
(Lembaga Adat), eksistensinya sendiri memang belum jelas
bahwa lembaga adat merupakan subyek hukum atau bukan
subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek
hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak
dan kewajiban dari hukum. Istilah subyek hukum berasal
dari Bahasa Belanda yaitu rechtsubject. Secara umum
rechtsubject diartikan sebagai pendukung hak dan
kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. Dengan
138
