Page 160 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

Pemerintah.
Berbagai masalah struktural tersebut menyebabkan

konflik berkepanjangan yang berimplikasi pada
pemenuhan kebutuhan MHA itu sendiri yang bermuara
pada ketimpangan kesejahteraan dan keadilan terkait hak
atas penguasaan tanah ulayat. Berdasarkan uraian latar
belakang yang menjadi permasalahan untuk kembali pada
gagasan dalam penulisan ini yaitu apa urgensi
pembentukan undang-undang masyarakat hukum adat
sebagai strategi penguatan hak ulayat?

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Masyarakat

Hukum Adat Sebagai Strategi Penguatan Hak Ulayat
Peraturan perundang-undangan di Indonesia,
merumuskan MHA sebagai sekelompok orang yang terikat
oleh tatanan Hukum Adatnya sebagai warga bersama suatu
persekutuan hukum karena kesamaan adat tempat tinggal
ataupun atas dasar keturunan. Berbagai uraian tentang
MHA telah disimpulkan untuk dapat dikatakan sebagai
MHA apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (1)
adanya satu kesatuan sekelompok orang yang hidup teratur
bersama, (2) keterikatan kelompok tersebut didasarkan
pada kesamaan tempat tinggal atau keturunan, (3)
memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan
melestarikan norma-norma, (4) diberlakukan sistem
hukum adat yang mengikat dan dipatuhi, (5) dipimpin oleh

kepala-kepala adat, (6) tersedianya tempat dimana
administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan, dan (7)

137