Page 159 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan yang lebih tinggi.” Memperhatikan isi Pasal 3

UUPA di atas, maka harus dikaitkan dengan Pasal 58
UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak ulayat
sebagai hak yang dimiliki MHA. Senyatanya pengakuan
hak ulayat dalam UUPA tidak secara deklaratif, karena
memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,
menurut Pasal 3 UUPA adalah (a) Masih terdapat dalam
masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup), (b)
Sesuai dengan kepentingan nasional/negara (c) Tidak
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain.
Pengakuan bersyarat ini mengindikasikan bahwa negara
masih belum bersungguh-sungguh membuat ketentuan

yang tegas dan jelas untuk menghormati dan mengakui
hak ulayat.
Permasalahan yang ada pada MHA dan hak ulayat
terletak mulai dari konsep penguasaan tanah ulayat
sebagai tanah negara yang menimbulkan banyak masalah
struktural yang bertentangan dengan MHA atas
kepentingan terhadap penggunaan tanah ulayat. Tercatat
sampai saat ini lebih dari 1.400 kasus konflik agraria di
Pengadilan Sumatera Barat yang tidak sekalipun
dimenangkan masyarakat hukum adat. Begitu pula, juga
ditemukan di Kalimantan Selatan, tanah-tanah adat yang
berada di hutan-hutan tidak dapat diklaim MHA karena
letaknya berada dalam hutan lindung dan hutan produksi

dan biasanya juga dikuasai oleh investor dengan dasar
hak guna usaha setlah mendapatkan persetujuan dari

136