Page 154 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

mengajukan keberatan terhadap dampak yang
ditimbulkan, dan menyelenggarakan forum konsultasi

untuk membahas masukan atau langkah penyelesaian oleh
pihak-pihak yang berwenang berupa public meeting,
dengar pendapat, dan pelatihan kelompok masyarakat.
Selain itu, rumah aspirasi dapat digunakan sebagai tempat
masyarakat berkoperasi, berjualan, dan mempromosikan
produk industri rumah tangga.
Penulis menyadari bahwa program ini tidak akan
berjalan lancar tanpa 3 hal berikut: Pertama, adanya
pedoman yang jelas dan rinci serta mudah dipahami.
Pedoman itu dapat berupa peraturan Menteri Dalam
Negeri atau pedoman berupa Petunjuk Pelaksanaan/

Petunjuk Teknis yang mengatur pelibatan masyarakat
dalam penataan ruang. Peraturan yang dibuat harus dapat
membedakan tingkat peran masyarakat sesuai tingkat
kemampuannya dan rencana kota. Kedua, peraturan yang
ditetapkan pemerintah harus dapat menggambarkan
mekanisme pelibatan masyarakat secara berjenjang dalam
bentuk FGD yang dilaksanakan secara memadai. Misalnya,
aturan yang mengatur penyelenggaraan FGD mulai dari
tingkat kelurahan dengan kelompok terkecil berasal dari
RW yang sama, dilanjutkan dengan penyelenggaraan FGD
tingkat kecamatan dan seterusnya. Selain itu, frekuensi
pelaksanaan FGD tidak hanya dilakukan 2 kali saja
melainkan harus dilaksanakan 3-4 kali sehingga hasilnya

dapat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga,
peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye

131