Page 151 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 151
1. Penyelenggaran penataan ruang belum dilakukan
secara transparan, efisien dan efektif serta adanya
anggapan bahwa masyarakat hanya dijadikan sebagai
obyek dalam pembangunan.
2. Kebijakan Pemerintah selama ini belum berorientasi
kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak
perlu untuk memberikan aspirasinya dan terlibat secara
langsung dalam penyelenggaraan penataan ruang.
3. Akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan
penataan ruang yang masih rendah yang ditandai
dengan adanya penyimpangan yang terjadi di lapangan.
Hambatan yang berasal dari pemerintah adalah ada-
nya resistensi kebijakan publik yang menganggap bahwa
masyarakat belum siap dilibatkan dalam proses
penyelenggaraan kebijakan penataan ruang, karena
kapasitas masyarakat dinilai masih terbatas, baik dari sisi
psikis (moral dan etika) dan teknis dalam berdemokrasi.
Kita harus mengakui bahwa dalam penyusunan rencana
tata kota diberbagai jenjang, masyarakat hampir tidak
pernah dilibatkan. Kalaupun ada pelibatan masyarakat,
masih terbatas pada kalangan tertentu saja yang dianggap
tidak oposan.
Rastaru (Rumah Aspirasi Tata Ruang)
Rastaru hadir sebagai solusi terhadap permasalahan
diatas. Fungsi utama dari rumah aspirasi ini adalah sebagai
pusat masyarakat dalam menyuarakan aspirasi yang
128
