Page 150 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 150
Masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam penga-
turan tata ruang, hal tersebut terdapat dalam butir d
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang disebutkan bahwa keberadaan tata ruang yang
terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang
terhadap pentingnya penataan ruang yang transparan,
efektif, dan partisipatif sehingga terbentuk ruang yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sehingga
dapat dipahami bahwa masyarakat berhak ikut serta dalam
proses penyusunan rencana tata ruang suatu wilayah dan
berkewajiban untuk memelihara kualitas ruang serta
menaati aturan rencana tata ruang yang telah disepakati
dan ditetapkan.
Hambatan dan Kendala Pelibatan Masyarakat dalam
Penataan Ruang
Berdasarkan publikasi Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I. (BPHN
Kemenkumham 2011) mengenai peran serta masyarakat
dalam pengaturan tata ruang menyatakan bahwa, terdapat
beberapa kendala yang mempengaruhi pelibatan
masyarakat dalam penataan ruang baik dari sisi pemerintah
maupun dari masyarakat sendiri. Hambatan yang berasal
dari masyarakat adalah kondisi masyarakat yang majemuk
baik dari segi tingkat penghasilan, tingkat pendidikan,
suku bangsa, profesi dan lain-lain. Selain itu, adanya
anggapan negatif masyarakat terhadap pemerintah yang
disebabkan oleh beberapa sebab yaitu :
127
