Page 145 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

berlaku, karena nilai ganti kerugian jauh di bawah
ketentuan layak dan adil.

Kesimpulan
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ketika
surat hak milik hanya mendapat legalitas dari Kepala Desa
atau Camat, maka akan berpotensi terjadi sengketa tum-
pang tindih surat hak milik. Masyarakat pedesaan
umumnya masih tunduk pada hukum adat, tidak terbiasa
menggunakan bukti tertulis yang sah dan sesuai dengan
perundang-undangan sebagai alat pembuktian hak atas
tanahnya. Umumnya mereka hanya mampu membuktikan
hak atas tanahnya dengan bukti nyata bahwa ia men-

duduki dan menguasai secara fisik tanahnya tersebut atau
hanya memiliki Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa.
Peran dari pemerintah desa diperlukan untuk
mensosialisasikan terkait dengan pendaftaran tanah oleh
ma-syarakat serta menimbulkan kesadaran masyarakat
peme-gang hak atas tanah untuk mendaftarkan tanah
melalui PPAT. Sikap enggan untuk melakukan pendaftaran
hak milik atas tanah berdampak terhadap potensi tumpang
tindih Surat Hak Atas Tanah dalam masyarakat. Melihat
fenomena yang terjadi di Kecamatan Tenggarong Seberang
terkait dengan tumpang tindih kepemilikan tanah, terjadi
ketidakadilan oleh salah satu pihak maka hal tersebut

bertentangan dengan UU yang berlaku.
Strategi penguatan kepemilikan tanah merupakan

122