Page 140 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 140
adalah keperluan tanah dari pemerintah (atas nama
negara) untuk aktivitas atau kegiatan yang bersifat
kepentingan umum dimana tidak tersedia tanah yang
dikuasai oleh negara, sehingga pemerintah atas nama
negara harus melakukan kebijakan untuk mengambil
tanah hak. Berdasarkan perspektif yuridis, tindakan
pemerintah harus berpijak pada dasar konstitusional yakni
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28 H Ayat (4) yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil
alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Koeswahyono
2009).
117
