Page 137 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 137
pembeli dengan penjual yang diketahui oleh Kepala Desa
atau Camat.
Kedudukan Kepala Desa ditinjau dari Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, diatur di dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal
39, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bahwa, Kepala Desa sebagai
aparat pemerintah yang paling bawah mempunyai tugas-
tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala
Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah
termasuk di dalamnya pembuatan akta jual beli tanah yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sedangkan kaitannya dengan tema penulisan ini,
surat keterangan dari Kepala Desa menjadi bukti
kepemilikan dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum, dimana
pemerintah mendasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ada. Dalam Peraturan Presiden
(Perpres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum dan diubah dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
114
