Page 143 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

kedua belah pihak yang bersengketa dan pihak PT. CFK
dipanggil untuk melakukan mediasi. Dari pertemuan

tersebut mendapat hasil bahwa Surat Keterangan yang
dimiliki oleh salah satu warga Tanjung Batu tersebut
memiliki tahun yang lebih tua, yaitu tahun 1980. Warga
Tanjung Batu mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan
tanah ulayat. Sedangkan Surat Keterangan Tanah yang
dimiliki oleh Kelompok TKS tahun 1999, lahan tersebut
merupakan lahan tidur, yang buka secara berkelompok.
Sehingga surat yang dimiliki warga Tanjung Batu tersebut
dinyatakan menang oleh BPN dengan dasar tahun surat
yang dimiliki oleh warga Tanjung Batu lebih tua. Menurut
narasumber terdapat kejanggalan dengan Surat Keterangan

Tanah yang dimiliki oleh warga Tanjung Batu, Kejanggalan
yang dimaksud menurut narasumber adalah ejaan yang
digunakan oleh surat menggunakan ejaan baru, sedangkan
tahun surat tergolong tua. Warna tinta dan juga kertas
terlihat seperti cetakan baru. Sehingga para anggota
kelompok TKS melakukan penggugatan kembali kepada
BPN dan pihak PT. CFK.
Kelompok TKS ingin mengambil langkah untuk
membawa kasus ini ke ranah hukum, pihak PT. CFK
mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak kelompok tani.
Pihak perusahaan memberikan solusi untuk memberi uang
ganti rugi atas lahan tidur yang dibuka secara berkelompok
tersebut. Ganti rugi tersebut diberikan dalam rangka

pembebasan lahan yang diatur dalam Perpres Nomor 36
Tahun 2005 Jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 1

120