Page 157 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 157
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT
HUKUM ADAT: STRATEGI PENGUATAN HAK
ULAYAT
Deni Hendri Kurniawan
Pendahuluan
Gagasan dalam tulisan ini adalah untuk menciptakan
suatu strategi penguatan terhadap hak ulayat melalui
pembentukan undang-undang tentang masyarakat hukum
adat dengan memberikan status subyek hukum secara rill
demi terwujudnya kebijakan dan peraturan perundangan
yang tepat, konsisten dan berkeadilan bagi masyarakat
hukum adat atas hak ulayat. Penulisan ini dilatarbelakangi
atas dua pokok permasalahan. Pertama, permasalahan
utama pada status Masyarakat Hukum Adat (MHA) saat ini
sebagai subyek hukum masih belum jelas. Secara
konstitusional memang sudah diatur dalam Pasal 18B ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa: “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang undang.” Sampai saat ini meskipun sudah terdapat
dasar hukum yang kuat, kenyataannya dalam tatanan
peraturan perundang-undangan terkait MHA dan Hak
Ulayat belum secara tegas menyatakan bahwa MHA
134
