Page 162 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 162
demikian subyek hukum adalah segala sesuatu yang
memiliki kewenangan hukum, penyandang hak dan
kewajiban dalam perbuatan hukum. Adapun saat ini belum
ada aturan yang menetapkan bahwa Lembaga Adat adalah
badan hukum (subyek hukum). Padahal dalam Kesatuan
MHA tersebut terdapat kejelasan bagaimana unsur yang
dapat dikatakan sebagai subyek hukum ada pada lembaga
adat. Adanya lembaga adat yang telah tumbuh di dalam
kehidupan masyarakatnya yakni berhak dan berwenang
untuk mengatur, berkewajiban mengurus, dan
menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan
masyarakat adat berkaitan dengan adat istiadat dan hukum
adat yang berlaku. Pemberian mandat lembaga adat
menjadi subyek hukum sebagai representasi MHA harus
secara jelas dalam materi muatan peraturan tentang MHA,
di sisi lain harus memperhatikan prosedur pemenuhan
syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap MHA serta proses
pengawasan yang ketat untuk menghindari
penyalahgunaan yang menyimpang dari tujuan peraturan
tentang MHA tersebut. Pemaparan di atas membuktikan
bahwa negara seharusnya mengakui dan menghormati
adanya hak ulayat secara penuh dengan mengakui MHA
selaku subyek hukum yang diwakili oleh Lembaga Adat
sebagai badan hukum dalam hukum positif yakni melalui
Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Maka nantinya
seluruh kekayaan MHA menjadi milik lembaga adat yang
dikelola oleh MHA itu sendiri untuk kepentingan komunal,
salah satunya tanah ulayat. Inisiasi ini diharapkan mampu
139
