Page 167 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 167
peradilan yang panjang (Kompas 2019). Mayoritas
pelanggaran tata ruang tersebut dilakukan oleh badan
hukum, seperti pembangunan tidak sesuai tata ruang,
tidak ada izin pembangunan hingga penutupan terhadap
akses publik. Dari ribuan kasus yang ada, sepuluh
diantaranya terindikasi berpotensi melakukan pelanggaran
pidana. Beberapa kasus tata ruang yang didominasi oleh
pemodal mengakibatkan kerugian bagi masyarakat,
misalkan kasus 4 perumahan besar di Cimahi yang
melanggar tata ruang karena berdiri diatas daerah resapan
air atau pada kasus megaproyek Meikarta sebesar 774
hektar yang ternyata tidak masuk dalam Rencana Tata
Ruang Kabupaten Bekasi dan berdiri diatas daerah resapan
air untuk banjir, sehingga mengakibatkan daerah sekitar
terdampak banjir tahunan (Tirto 2018). Pelanggaran
terhadap tata ruang menimbulkan kekacauan dan
berpotensi untuk mengikis keadilan sosial bagi masyarakat
karena pelanggaran tata ruang berpotensi untuk menutup
fasilitas publik, menimbulkan bencana ruang,
memunculkan bencana alam baru, dan menurunkan
proyeksi kepemilikan tanah masyarakat.
Tata Ruang Berkeadilan Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang disusun secara nasional, regional dan lokal.
Pengertian dari ruang adalah wujud dimensi geografis dan
geometris yang dapat dikatakan sebagai wadah yang
144
