Page 173 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 173

kebutuhan akan ruang terus mendesak dan investasi lahan
             bagi  fasilitas  publik  menyempit;  perizinan  harus  menjadi

             instrumen  pengendalian  pemanfaatan  ruang  yang  tidak
             dapat diterabas.

             Daftar Pustaka
             Anindia,  S  &  Hexagraha,  A  2019,  'Keadilan  spasial  dan
                   partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  dan
                   pengendalian  pemanfaatan  ruang  pada  program
                   normalisasi Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta',  Jurnal
                   Hukum dan Pembangunan, vol. 2, no. 49.
             Junef, M 2017, 'Penegakan hukum dalam rangka penataan
                   ruang     guna     mewujudkan      pembangunan

                   berkelanjutan (law enforcement within the scope of
                   spatial  lay-out  for  the  purpose  of  sustainable
                   development). Jurnal Penelitian Hukum, vol. 17, no 4.
             Kompas  2019,  '6.621  kasus  pelanggaran  tata  ruang  terjadi
                   dalam tiga tahun', dipetik dari Kompas Online pada
                   10 November 2019, https://www.kompas.com.
             Sutaryono  2016,  'Reforma  agraria  dan  penataaan  ruang
                   berkeadilan',  dipetik  dari  website  Kedaulatan  Jogja
                   pada 10 November 2019, https://krjogja.com.
             Sutaryono  2017,  'Tata  ruang  vs  tata  uang',  dipetik  dari
                   Kedaulatan  Rakyat  Jogja  pada  10  November  2019,
                   https://krjogja.com.
             Sutaryono 2018, 'Kontestasi ruang', dipetik dari Kedaulatan

                   Rakyat  Jogja  pada  10  November  2019,    https://
                   krjogja.com.

                                       150
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178