Page 38 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 angka
4 berisi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan

adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya
agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali
untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 angka
7 yaitu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perde-
saan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya
dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian,

ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
Untuk mendukung peraturan tersebut, pemerintah
mengamanatkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan untuk membantu para petani yang menge-
lola LP2B dalam mendorong perwujudan LP2B yang telah
ditetapkan, meningkatkan pengendalian alih fungsi LP2B,
meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahte-
raan bagi petani dengan memberikan insentif kepada
petani penggarap atau pemilik sawah.
Pemerintah juga mengamanatkan pada PP Nomor 25
Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan untuk penyediaan data, penyera-

gaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pem-
buatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi

15