Page 37 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 37
kan mencapai sekitar 650 ribu hektar pada tahun 2017.
Pangan merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup,
peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan kegiatan
ekonomi akan menambah kebutuhan akan lahan sehingga
dapat mengancam ketersediaan lahan pangan. Hal terse-
but mendorong direncanakannya suatu strategi dalam
rangka pertanian yang berkelanjutan (Azman, 2013).
Pemerintah memiliki landasan hukum untuk melin-
dungi lahan pertanian di Indonesia khususnya lahan perta-
nian pangan berkelanjutan yaitu Undang-Undang (UU)
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) yang mana pemerintah pusat dan
pemerintah daerah wajib menyelenggarakan informasi
LP2B yang dapat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19
Tahun 2016, lahan pertanian pangan berkelanjutan memi-
liki status lahan yang tidak dapat dialihfungsikan semba-
rangan. terdapat 3 status lahan:
1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 angka
1 yang berisi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah
bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi
dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan
pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedau-
latan pangan nasional.
14
